Opini oleh  Jannu A. Bordineo

Cerita ini baru terjadi beberapa hari yang lalu. Saat itu di tempat adik saya kerja ada proposal yang diajukan oleh polda ke perusahaannya. Awalnya saya mendengar cerita itu dari ibu saya. Kemudian saya tanyakan langsung kepada adik saya. Ternyata tak hanya polisi yang mengajukan proposal meminta dana, tetapi juga dari jajaran TNI. Dan itu terjadi berulang-ulang dalam waktu yang berbeda. Adik saya yang bekerja di bagian keuangan seringkali menjumpai hal ini. Bahkan menurutnya, hampir semua perusahaan di daerah situ pernah dimintai dana oleh aparat.

Proposal yang diajukan polisi/TNI biasanya untuk acara-acara tertentu. Dan perusahaan seringkali ditagih jika dana tidak cair—karena bagi perusahaan itu bukanlah hal wajib semacam pajak. Bahkan pernah juga pihak perusahaan terus ditagih walaupun acara yang bersangkutan telah lewat.

Sumber: Dok. pribadi

Hal inilah yang membuat saya berkesimpulan: adanya praktek premanisme (pemalakan/pemerasan) yang dilakukan oleh oknum polisi maupun TNI untuk mempertebal kantong sendiri. Dari diskusi saya dengan beberapa teman, ternyata praktek seperti ini sudah diketahui dan menjadi rahasia umum.

Ulah oknum aparat ini tentu bertolak belakang dengan koar-koar mereka di media, yang katanya ingin memberantas premanisme. Jika di Jakarta, kepolisian mendukung aksi Jokowi-Ahok yang dengan serius memberantas preman. Bagi saya dukungan itu adalah omong kosong. Karena, kenapa pihak polisi menunggu Jokowi-Ahok beraksi baru kemudian mendukung? Kemana mereka selama ini? Apa sedang menikmati setoran dari preman?

Nb: Tulisan ini sebelumnya saya posting di Kompasiana pada tanggal 04 August 2013.